Menara Lancang Kuning Lt. 4, Jalan Jend. Sudirman No. 460

Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di sebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah/RKPD) dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra PD.

UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan momentum yang paling tepat untuk masing-masing SKPD untuk membuat sebuah rencana strategis untuk mencapai visi dan misi SKPD yang mengacu pada visi dan misi Provinsi Riau yang tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau.Rencana Strategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP), yang wajib disusun/ditetapkan olehsetiap instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan internal dan ekternal yangA´┐Żberada dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Perencanan Pembangunan Nasional.

Renstra PD merupakan dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan PD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2) di jelaskan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Derah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Kualitas penyusunan Renstra akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memehami permasalahan, tugas dan fungsi serta menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ke dalam Renstra. Renstra menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar yakni (a) sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang; (b) bagaimana mencapainya; dan (c) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tercapai. Penyusunan Perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat mempertajam tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan,program, dan kegiatan pembangunan sesuaidengan tugas dan fungsinyadengan mengacu pada RencanaPembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD).

Rencana Strategis(Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan setiap lima tahun yang menggambarkan tujuan dan sasaran, strategi, program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan dalam bentuk strategi kebijakan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat dicapai secara bertahap sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UKMProvinsi Riau merupakan yang salah satu Perangkat Daerah yang mengalami perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehingga perlu menyusun/menetapkan RencanaStrategis (Renstra) Tahun 2014-2019 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014- 2019.